MADIUN | KABARPLUS – Bupati Madiun Hari Wuryanto menyatakan akan segera melakukan evaluasi dan verifikasi terkait parkir berlangganan di pinggir jalan yang banyak disalahgunakan oleh oknum juru parkir liar untuk melakukan pungutan demi kepentingan pribadi.
“Kita akan segera melakukan evaluasi terkait hal ini. Apalagi penarikan parkir berlangganan dilakukan oleh oknum,” kata Hari Wuryanto usai mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati atas PU Fraksi Fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2025, Rabu (16/7/2025).
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono menilai jawaban bupati terkait parkir berlangganan belum bisa memuaskan DPRD khususnya dari fraksi PDI Perjuangan yang menyoroti persoalan parkir berlangganan ini.
“Fraksi PDI P meminta agar persoalan ini betul betul dikaji kembali. Ini soal pelayanan, masyarakat sudah membayar parkir berlangganan, tapi setiap parkir kendaraan di tempat umum, meskipun sudah diberi tulisan kawasan parkir berlangganan, mereka (pengendara) tetap dikenai biaya parkir. Masyarakat, sampai saat ini banyak yang bertanya, yang dinamakan parkir berlangganan yang gratis tis itu seperti apa? Apa penitipan kendaraan di RS? Apa penitipan di pinggir jalan raya dan Dinas Perhubungan belum bisa menjelaskan parkir gratis itu seperti apa?” pungkasnya.
Seperti diketahui, untuk papan bertuliskan kawasan parkir berlangganan di wilayah Caruban hanya terpasang di 2 lokasi saja, satu berada di depan kantor Bank Jatim yang berada di Jalan Raya Panglima Sudirman dan satunya yang baru dipasang berada di Jalan Raya Ahmad Yani tepatnya di depan toko Sunda.
Biaya parkir berlangganan dibayarkan masyarakat saat membayar perpanjangan pajak kendaraan bermotor. Ironisnya, meski sudah membayar parkir berlangganan, para pengguna kendaraan masih ditarik uang parkir oleh juru parkir. Meski demikian, Dinas terkait lebih terkesanmenutup mata terkait persoalan ini. Hal ini dibuktikan dengan dibiarkannya, jukir beroperasi di kawasan parkir berlangganan. (arb).