Spread the love

MADIUN | KABARPLUS – Penjabat Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanyo memastikan angka proyeksi kemiskinan di Kota Madiun mengalami penurunan. Hal ini disampaikan saat mengikuti rapat paripurna dengan agenda pemberian jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi terhadap P-APBD tahun anggaran 2024.

“Rilis BPS Kota Madiun Tahun 2024 menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kota Madiun tahun 2024 menurun dibandingkan 2023, yaitu dari 4,74% menjadi 4,38% dengan jumlah penduduk miskin juga menurun dari 8.460 jiwa menjadi 7.840 jiwa,” ujar Pj Walikota Madiun, Eddy Supriyanyo, Rabu (14/8/2024).

Masih berbicara tentang tingkat kemiskinan, oleh karenanya, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, strategi dan langkah konkret yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun agar tingkat kemiskinan menurun yakni pada APBD murni 2024, Pemkot Madiun melalui Bappeda melaksanakan penyusunan indikator kemiskinan daerah yang disesuaikan dengan kondisi Kota Madiun

“Diharapkan dengan adanya indikator kemiskinan Kota Madiun, maka dapat menjadi dasar penentuan sasaran penduduk miskin Kota Madiun. Pada perubahan APBD tahun 2024 Bappeda melaksanakan survei updating data kemiskinan, yang mana tujuannya untuk mengupdate dan menggali informasi pribadi yang akan menjadi dasar pengukuran sesuai kriteria kemiskinan Kota Madiun. Sehingga diharapkan akan menghasilkan sasaran penduduk miskin yang lebih tepat. Hasil penetapan sasaran ini akan dibagi kepada OPD untuk dilakukan intervensi sesuai dengan kondisi penduduk miskin yang di tetapkan,” ujar Eddy.

Berikutnya, rapat lanjutan dengan agenda pengambilan keputusan yang sebelumnya didahului dengan penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD atas perubahan APBD tahun 2024. Dalam Paripurna tersebut, sebanyak 6 fraksi DPRD Kota Madiun kompak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2024.

Setelah memberikan pendapat akhir, para legislatif menyepakati adanya perubahan terhadap rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2024.

“Semua fraksi sepakat telah menerima dan menyetujui penetapan perubahan, nanti setelah ini akan disampaikan ke gubernur untuk mendapat evaluasi,” ujar Pj Wali Kota.

Dikatakannya, pembahasan terkait perubahan APBD 2024 cukup panjang, namun berkat sinergisitas yang baik antara DPRD dan Pemkot Madiun, maka semua bisa berjalan dengan lancar.

“Alhamdulillah, pembahasan berjalan baik. Ini semua untuk masyarakat, terutama untuk mengatasi stunting, penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan ekonomi masyarakat Kota Madiun,” kata Eddy.

Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono menyatakan pembahasan mengenai rancangan perda tentang P-APBD harus segera disahkan agar tidak mengganggu jalannya proses penyerapan sebelum tahun anggaran berakhir.

DPRD jajaran menargetkan semua sudah selesai sebelum momentum peringatan kemerdekaan 17 Agustus. Baik penyampaian jawaban dari pertanyaan fraksi hingga pengambilan keputusan. Harapannya anggaran segera terserap untuk kepentingan rakyat.

“Setelah ini, Kami juga segera mengirimkan Raperda P-APBD 2024 yang disetujui menjadi Perda ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi,” katanya.(arb/rio/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *