MADIUN | Kabarplus- Fraksi Fraksi di DPRD Kota Madiun kompak menyoroti angka kemiskinan yang dinilai terus mengalami kenaikan. Hal ini terungkap saat digelarnya Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda APBD perubahan Kota Madiun TA 2024.
Fraksi Gerindra memilih absaint dalam penyampaian pandangan umum tersebut. Pandangan Umum (PU) ini disampaikan dalam rapat Paripurna, yang digelar di Gedung Pariourna Kota Madiun, Selasa (6/8/2024).
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertanyakan kinerja eksekutif dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun pada lima tahun terakhir (2019 – 2023) dimana dalam kurun waktu tetsebut justru meningkat (bukan turun) tahun 2019 persentase penduduk miskin sebesar 4,35% sedangkan tahun 2023 sebesar 4,74%.
Sedangkan Fraksi PSI Nasdem menilai pesatnya perkembangan Kota Madiun yang sangat luar biasa. Namun dipertanyakan terkait program apa saja yang fokus untuk mengintervensi tingkat kemiskinan dan pengangguran agar menurun.
Hal senada juga dipertanyakan dari Fraksi PDI Perjuangan, dimana proyeksi Tingkat Kemiskinan pada RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan dari angka 4,45% pada APBD sebelum perubahan, naik menjadi 4,63% setelah perubahan.
Peningkatan Tingkat Kemiskinan tersebut tidak sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang diproyeksikan turun dari 5,56% pada APBD sebelum perubahan, menjadi 5,48% setelah perubahan.
Pj Walijota Madiun, Eddy Supriyanyo menjelaskan jika sudah terjadi pembahasan antara tim anggaran Kota Madiun dengam tim Banggar. Di sini terjadi kesalahan tekhnis terkait angka proyeksi kemiskinan, dimana angka kemiskinan di Kota madiun harusnya turun bukan malah mengalami kenaikan.
“Dari hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun pada minggu lalu sudah merilis jika angka kemiskinan Kota Madiun itu turun. Pada tahun 2023 lalu angka kemiskinan kita mencapai 4,74 % turun menjadi 4,38%. dan kemungkinan besar apa yang disajikan dari masing masing fraksi tadi merupakan data lama. Karena data yang sudah kita bahas kemarin antara tim banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Madiun sudah merevisi data kemiskinan tersebut. Dalam waktu dekat ini akan kita ubah pada Jawaban Walikota berikutnya,” ujar Eddy.
Eddy Supriyanto mengakui jika anggaran untuk pengentasan kemiskinan di Kota Madiun sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. “Kalau di APBD kita hatus menghitung betul, di mana kalau anggaran di Pemprov maupun Pemkab anggarannya mencapai triliunan, sedangkan di Pemkot itu angkanya hanya mencapai miliar saja,” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono menyatakan, rapat paripurna ini sifatnya adalah pertanyaan untuk mendapatkan jawaban dari PJ Wali Kota. Pada umumnya ini adalah sikap kriitis dari masing-masing fraksi.
Terkait sikap kritis yang menyoroti angka kemiskinan di Kota Madiun ini, Istono menilai jika terjadi missdata. “Mudah- mudahan setelah kita cermati bersama pada jawaban itu sudah mengarah pada data sebenarnya. Sementara ini, data kemiskinan itu berasal dari data BPS,” kata Istono.
Menurut Istono, Proses ini diperkirakan akan rampung sebelum tanggal 17 Agustus mendatang. “Baik itu pemandangan umum, Jawaban PJ Walikota hingga pengambilan keputusan.”Ujarnya.(arb/rio).
DPRD Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-fraksi DPRD atas Raperda APBD perubahan Kota Nadiun TA 202