7 Fraksi DPRD Kota Madiun Soroti Penurunan Dana Transfer Rp183,4 Miliar
Madiun-Dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Kota Madiun pada tahun anggaran (TA) 2026 mengalami penurunan sebesar Rp183,4 miliar dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Dampak pengurangan TKD dikawatirkan dapat menimbulkan potensi tekanan terhadap postur APBD Kota Madiun, terutama pada kemampuan Pemerintah Kota Madiun untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja operasional, belanja modal dan pembiayaan program prioritas daerah.
Kondisi tersebut menjadi sorotan 7 fraksi di DPRD Kota Madiun saat menyampaikan pandangan umum (PU) fraksi terkait RAPBD 2026 pada rapat paripurna, Jum’at (31/10/2025).
Fraksi Gerindra dan Nasdem melalui Juru bicaranya, Citra Kristin menyampaikan, Beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian yang cukup signifikan, tetapi ada sub belanja pada pemeliharaan Laptop pada awal R APBD 2026 nilainya 0 (nol) tetapi setelah penyesuaian mengalami kenaikan 100% yaitu sebesar 250 juta rupiah, “Fraksi kami perlu mempertanyakan hal tersebut, dikarenakan pada APBD Perubahan Tahun 2025 sudah dianggarkan. Mohon penjelasan?”Ujar Citra Kusrini.
Fraksi PKS, melalui Juru bicaranya Dimas menyatakan, Terkait Penurunan TKD dan Ketahanan Fiskal Daerah, Fraksi PKS mencatat bahwa pendapatan transfer dari pemerintah pusat turun sebesar 183,4 miliar dibandingkan perencanaan awal KUA PPAS 2026. Penurunan ini berdampak langsung pada defisit anggaran yang meningkat dari 60 miliar rupiah menjadi 130 miliar rupiah.
Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya diproyeksikan sebesar 130 miliar rupiah, namun belum ada konfirmasi apakah angka ini realistis, mengingat tren SILPA Kota Madiun dalam dua tahun terakhir berkisar 113 miliar rupiah. Dengan mempertimbangkan uraian yang telah disampaikan.”Kami, dari Fraksi PKS meminta penjelasan, Bagaimana strategi Pemerintah Kota Madiun dalam menjaga keberlanjutan program prioritas di tengah keterbatasan fiskal akibat pemotongan TKD?”Kata Dimas.
Fraksi PKB melalui Juru bicaranya Agus wiyono mengatakan, Fraksi PKB DPRD Kota Madiun meminta agar Pemerintah Kota Madiun menyusun langkah penyesuaian fiskal yang rasional dan berkeadilan, mengutamakan urusan wajib dan pelayanan dasar masyarakat, serta memastikan setiap efisiensi belanja, tidak mengurangi komitmen pencapaian visi dan Misi daerah dan target SPM.
“Fraksi PKB DPRD Kota Madiun berkomitmen untuk mengawal pembahasan RAPBD 2026 secara konstruktif agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan menjamin keberlanjutan pembangunan Kota Madiun yang maju, berwibawa inklusif, dan Mendunia.”tegasnya.
Sementara itu, Walikota Madiun, Maidi usai mengikuti Paripurna menanggapi dengan santai adanya penurunan Dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Kota Madiun pada tahun anggaran (TA) 2026 sebesar Rp183,4 miliar dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
“Dengan adanya pengurangan dana transfer ini, Pemkot Madiun akan terus berupaya untuk menggali potensi lainnya. Saya sudah menyiapkan sejumlah langkah. Sedangkan untuk program kebutuhan dasar tetap dan tidak berubah dan harus dikedepankan. Saya optimis pendapatan Kota Madiun akan terus meningkat.” Ujar Maidi.
Dari sektor wisata, Maidi mencatat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2003 orang datang ke Kota Madiun mencapai 1,8 juta jiwa. Tahun 2004 kunjungan orang ke Kota Madiun meningkat menjadi 2,5 juta jiwa.” Untuk tahun 2025 ini, saya optimis kunjungan orang ke kota Madiun bisa tembus 3 juta jiwa.”pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Sutardi mengatakan, dengan adanya penurunan dana transfer sebesar Rp183,4 miliar dari Pemerintah Pusat, Fraksi DPRD segera melakukan pembahasan melalui komisi.” Setelah pembahasan melalui komisi dilanjutkan pembahasan ditingkat Badan Anggaran (Banggar) dilanjutkan tahapan sinkronisasi dengan Pemerintah Kota Madiun. Kami berharap, posisi keuangan yang menurun tersebut, semua program skala prioritas tetap diutamakan.”Ujar Sutardi.
Sutardi menargetkan, pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa selesai pada pertengahan bulan November 2025 mendatang semuanya bisa paripurna.”2 Minggu kedepan, semua kita padatkan, mulai dari Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dan Sinkronisasi.”ujar Sutardi (arb/rio)