MADIUN | KABARPLUS – Bupati Madiun, Hari Wuryanto menggelar mutasi perdana di masa kepemimpinannya. Mutasi ini melibatkan 16 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat kepala dinas. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji berlangsung di Pendopo Graha Muda, Kamis (20/8/2025) pukul 13.00 WIB.
Adapun 16 kursi kepala OPD bergeser dalam mutasi kali ini di antaranya, Siti Zubaidah dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hendro Suwondo menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KBP3A, serta Suryanto sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Supriadi kini memimpin Dinas Sosial.
Puji Rahmawati dipercaya sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Anang Sulistijono menjabat Kepala DPMPTSP; Arik Krisdiyanto sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan Imam Nurwedi sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar.
Nama lain yang turut bergeser yakni Didik Hariyanto (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah), Sodik Hery Purnomo (Kepala Bappeda Riset dan Inovasi Daerah), Kurnia Aminulloh (Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan), Gunawi (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), serta Yudi Hartono (Kepala Bapenda).
Selain itu, Mohammad Hadi Sutikno kini menjabat Kepala BPKAD, Suntoko sebagai Kepala Diskominfo, dan Sawung Rehtomo sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun.
“Semua Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan visi-misi yang telah ditetapkan dalam mencapai target-target kinerja secara optimal. Yang tidak kalah penting bagi para pimpinan perangkat daerah adalah agar selalu responsif terhadap semua permasalahan,” kata Bupati.
Hari Wuryanto mengharapkan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru saja dilantik dengan berbagai pengalaman kerja yang dimiliki, tentunya segera dapat menyesuaikan diri dan mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
“Bekerjalah dengan hati. Ketika kita bekerja dengan hati dengan dilandasi rasa ikhlas dan meniatkannya sebagai ibadah maka kebaikan dan keberkahan lah akan kita peroleh,” pesannya.
Meski ada pergeseran, empat kursi jabatan masih dibiarkan kosong. Kursi jabatan yang belum terisi secara definitif di antaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Badan Kesbangpol, dan Kepala Dinas Kesehatan. Saat ini, seluruhnya diisi oleh pelaksana tugas atau Plt. (arb)