MADIUN | KABARPLUS – DPRD Kabupaten Madiun kebut dua Paripurna sekaligus, yakni Pembahasan Raperda LPJ Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, Berlanjut, Paripurna Jawaban Bupati atas PU Fraksi Fraksi DPRD terhadap Raperda RPJMD tahun 2025-2029.
Pembahasan Raperda LPJ melalui rapat paripurna tersebut sampai pada agenda Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD yang berlangsung, Kamis (26/6/2025) pagi. Satu persatu fraksi menyampaikan pemandangan umumnya. Mulai Fraksi PDIP, Demokrat,PKB, PKS, Gerindra, Golkar Nurani Rakyat dan Nasdem.
Sejumlah catatan pun mengemuka. Seperti soal Capaian PAD, Terkait besaran Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan (Silpa), dan lain sebagainya.
Fraksi PKS menyoroti Ketergantungan pada pendapatan transfer (dari pusat/provinsi) masih tinggi, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 95,94% dari target. Ini mencerminkan lemahnya kemandirian fiskal daerah.
Oleh karena itu, Fraksi PKS menyarankan perlunya strategi untuk meningkatkan PAD melalui pemberdayaan UMKM, penguatan sektor pariwisata, dan optimalisasi potensi lokal (pertanian, industri kreatif).
Fraksi PDI Perjuangan menilai, capaian Pendapatan Asli Daerah menunjukkan selisih kurang sebesar RP. 14 milyar antara yang direncanakan dengan realisasi anggaran. Untuk itu fraksi PDI Perjuangan memberikan saran agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selalu mengevaluasi diri agar bisa meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan mohon penjelasan dari sektor mana yang belum memenuhi target, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang ada ditahun 2025 nanti.
Disinggung beberapa Fraksi yang menyoroti Silpa, Bupati Madiun, Hari Wuryanto menjelaskan, jika Laporan tentang Pendapatan selalu di akhir tahun, Apalagi Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dan pelaporannya selalu di akhir tutup tahun.
“Silpa akan kita pergunakan untuk pembangunan pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, agar Capaian pembangunan kita bisa mencapai 100 persen, maka pemkab Madiun akan terus melakukan evaluasi, agar perencanaan tersebut nantinya bisa mendekati dan diharapkan devisiasinya tidak terlalu besar.”ujar Bupati Madiun.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono menyatakan, bahwa masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi landasan penting dalam pembahasan lanjutan bersama panitia khusus DPRD.
“Raperda RPJMD akan menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan. Kami berharap melalui pandangan fraksi-fraksi hari ini, terjadi penguatan substansi dan kesepahaman bersama demi kepentingan masyarakat Madiun secara luas, ” ungkapnya. (arb/rio)