MADIUN | KABARPLUS – Yayasan Paramitra menyebut gangguan penglihatan di Kabupaten Madiun cukup tinggi. Pada tahun 2023 mencapai ribuan kasus. Data mencatat terdapat 7.924 kasus katarak, 17.234 gangguan refraksi, dan 828 kasus glaukoma.
Ironisnya, tingginya kasus gangguan mata tidak sepenuhnya menjadi perhatian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Tercatat, prevalensi gangguan penglihatan di Jawa Timur mencapai 4,4 persen, lebih tinggi dari angka nasional yang berada di angka 3 persen.
“Sebagian besar masih menganggap bahwa layanan kesehatan mata hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan. Padahal, ini adalah tanggung jawab sosial kita bersama,” ujar Direktur Yayasan Paramitra, Asiyah Sugianti, saat memberikan sambutan dalam diskusi publik di Gedung Graha Praja Mukt, Rabu (11/6/2025).
Sementara itu, Jurnalis Kompas.com, Muhlis Al Alawi sekaligus narasumber, menyoroti rendahnya capaian skrining mata di Kabupaten Madiun. Saat ini, baru sekitar 44 persen warga yang menjalani skrining kesehatan mata, sementara sekitar 418 ribu orang belum mengetahui kondisi penglihatan mereka.
“Pemerintah bisa mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang 20 persennya bisa digunakan untuk program skrining mata agar cakupannya mencapai 100 persen,” jelasnya.
Meski Kabupaten Madiun sudah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) 100 persen dari BPJS Kesehatan, nyatanya masih terdapat kesenjangan. Setiap tahun, Pemkab Madiun menganggarkan sekitar Rp 77 miliar untuk membayar iuran BPJS, namun baru 80 persen warga yang benar-benar tercakup secara aktif.
“Sebelumnya, anggaran hanya sekitar Rp 20 miliar untuk iuran BPJS bagi warga miskin. Sekarang, seluruh warga dengan gangguan kesehatan mata bisa dicover BPJS, tapi perlu diperkuat lagi kepesertaan aktifnya,” tandas Muhlis Al Alawi. (arb)