MADIUN | KABARPLUS – Meski sudah ada bukti dan keterangan dari sejumlah wali murid adanya pungutan dilingkungan sekolah, pihak sekolah SMA Negeri 2 Mejayan-Madiun membantah jika lembaga sekolah telah melakukan pungutan berkedok sumbangan kepada wali murid. Sebaliknya, pihak komite lah yang meminta iuran kepada wali murid.
Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Mejayan, Teofilus Banu Dwi S. Saat dikonfirmasi membantah jika pungutan itu dilakukan oleh pihak sekolah. “kalau iuran itu ranahnya komite, jadi nanti saya bisa salah kalau saya yang menjawabnya. Begitu pula saat ada rapat komite, pihak sekolah juga tidak ada, semua komite yang menentukan,” kata Teofilus.
Dia menyebut, jika iuran itu sifatnya tidak memaksa. “Siswa di SMA Negeri 2 Mejayan kisaran 30 persen tidak mampu membayar iuran, ya bisa dimaklumi karena hampir 40 persen bisa dikatakan dari kalangan tidak mampu dan bagi keluarga yang kurang mampu tidak ditarik, tapi dengan syarat harus menyertakan SKTM dari Desa maupun kelurahan,” pungkasnya
Teofilus juga membantah jika telah terjadi pengancaman kepada para siswa yang enggan membayar iuran komite apalagi tidak akan diberikan nomor ujian. “Sebenarnya ini tidak ada kaitannya, pastinya antara yang membayar maupun tidak membayar mempunyai hak yang sama.” ujar Teofilus.
Kendati demikian dirinya tidak membantah, jika sesuai RAB tahun pelajaran 2024-2025 pihak sekolah membutuhkan anggaran sebesar Rp955 juta rupiah. Dan peruntukannya salah satunya adalah untuk menggaji para Guru Tidak Tetap,(GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang menelan anggaran mencapai Rp217 juta.
“Kita akui sampai saat ini kan, sekolah masih kekurangan guru dan belum adanya droping dari PPPK (P3K). Sementara itu, kebutuhan proses belajar mengajar harus tetap berlangsung. Oleh karena itu, pihak sekolah memberanikan diri untuk pengadaan GTT tersebut dan perekrutan itu juga melalui mekanisme komite,” jelasnya.(arb)