Spread the love

MADIUN | KABARPLUS – DPRD Kabupaten Madiun menyampaikan emoat rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2023 Bupati Madiun. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Jumat (5/4/2023).

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Madkun, Fery Sudarsono didampingi tiga pimpinan DPRD lainnya, disampaikan catatan strategis terhadap LKPj Bupati.

Catatan strategis tersebut berupa saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, guna perbaikan lebijakan pada masa yang akan datang. Salah satu fokus utama adalah pada 4 misi yang telah ditetapkan pada periode 2018-2023.

“Dalam rekomendasi LKPJ ini, kami menegaskan pentingnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.Hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan berjalannya tugas-tugas pemerintahan dengan baik.”ujar Fery Sudarsono.

Dalam konteks pencapaian target kinerja, LKPJ Bupati Madiun untuk tahun 2023 berhasil mencapai atau bahkan melampaui target indikator kinerja tujuan dari seluruh misi daerah, sebuah prestasi yang membanggakan.

Selain itu, DPRD Kabupaten Madiun juga menyoroti program penanggulangan kemiskinan. Mereka menekankan perlunya prioritas pada penuntasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dan sisa penanggulangan pada tahun 2025 jika belum selesai. Langkah-langkah konkret juga ditekankan untuk memperkuat integritas program kemiskinan lintas urusan secara tepat sasaran.

Tidak hanya itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian utama. Upaya dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan merata di seluruh wilayah, serta pemenuhan tuntas paripurna pendidikan dan standarisasi kualitas guru dan sarana pendidikan.

DPRD Kabupaten Madiun menyampaikan 4 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJj) Akhir Tahun 2023 Bupati Madiun. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Jumat (5/4/2023).

Sementara dalam aspek kesehatan, langkah-langkah fokus pada pemenuhan tuntas paripurna kesehatan, peningkatan kemampuan rumah sakit dan puskesmas, serta pemberian reward dan punishment untuk inovasi dalam bidang kesehatan.

Rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Madiun diharapkan dapat menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

Pj. Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto, mengatakan bahwa ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan di masa mendatang. Dia menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah sesuai dengan RPJP dan RPJMD yang berlaku di Kabupaten Madiun.

“Bukan tidak berhasil tetapi kekurangan capaian, dan ini adalah proses bagian Pemerintahan. Saya tidak mengatakan menonjol atau tidak, tetapi kinerjanya kurang tercapai. Dan akan kita gapai di tahun-tahun mendatang.” ujar Tontro Pahlawanto.(arb/rio)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *