SURABAYA | KABARPLUS – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyambut positif dan bersyukur atas capaian nilai pencegahan korupsi (MCP/ Monitoring Center of Prevention) dan Survei Penilaian Integritasnya (SPI) Pemprov Jawa Timur yang di atas rata-rata nasional.
KPK mencatat MCP Pemprov Jatim 2023 tembus mencapai angka 92, sedangkan nasional berada di angka 75. Sedangkan data SPI yang telah dirilis KPK, Jatim mencatat angka 75,33 atau naik 2,22 poin dibanding tahun 2022 yang mencapai 73,11. Sedangkan SPI nasional tahun 2023 berada di angka 70,97.
“Ini adalah wujud dan bukti penerapan good governance dan clean government yang diterapkan di Jatim,” ujarnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring, Senin (29/1/2024).
Lebih lanjut disampaikan Khofifah bahwa ada delapan area pengukuran MCP yang membuat Jatim ungguli rerata nasional. Di antaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.
Sedangkan untuk SPI terdapat tujuh elemen pengukuran di antaranya transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan sosialisasi antikorupsi.
Meski keduanya memiliki capaian lebih tinggi dibanding nasional, dipastikan tak akan membuat Pemprov Jatim berpuas diri. Khofifah mengajak semua elemen di Pemprov Jatim untuk meningkatkan komitmen untuk terus melakukan pembenahan agar tercipta good governance dan clean government yang transparan, akuntabel, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus melakukan pembenahan demi pembenahan, perbaikan demi perbaikan, bahwa good governance dan clean government tidak sekadar kata-kata, tidak sekadar retorika,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada KPK yang selalu bersinergi memberikan arahan untuk mencegah celah korupsi di Pemprov Jatim.
“Terima kasih, di awal tahun seperti ini kami mendapatkan guidance kemudian arahan-arahan dan tentu pendampingan di titik-titik di mana yang tadi mendapatkan underline dari Pak Direktur (Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK-RI Bahtiar Ujang Purnama – pimpinan rakor). Kami akan menindaklanjutinya dengan detail,” pungkasnya. (komfjtm/dio)