MADIUN | KABARPLUS – Sebanyak enam pejabat eselon II Kota Madiun digeser. Pergeseran pejabat tinggi pratama ini sebagai titik awal pergantian pejabat setingkat eselon II di bawah kepemimpinan Plt Walikota Madiun, F. Bagus Panuntun mewakili Wali Kota Madiun nonaktif Maidi yang saat ini masih menjalani proses persidangan dalam perkara korupsi pemerasan dan gratifikasi.
Pengambilan sumpah jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun berlangsung di Gedung GCIO, Jum’at (19/9/2026) pukul 22.00 malam.
Ke-6 pejabat tersebut Heri Sumartono jabatan baru sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kini yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA).
Sudandi yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD),
jabatan baru sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset, dan Inovasi Daerah.
Agus Mursidi jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sedangkan Noor Aflah kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga.
Dua orang lainnya, masuk ke dalam staf ahli. Yakni, Lismawati masuk ke dalam Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Sumarno masuk kedalam Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah.
Bagus Panuntun meminta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja dan menyesuaikan diri dengan pola kerja pemerintahan yang diterapkan Pemkot Madiun.
“Teman-teman yang hari ini dilantik langsung bisa gaspol mulai per hari besok,” ujarnya.
Bagus menjelaskan, proses administrasi dan persetujuan dari pemerintah pusat yang baru diterima Pemkot Madiun. Menurut dia, proses pengisian dan rotasi jabatan tersebut telah berjalan sekitar enam bulan.
“Baru turun dari Kemendagri, karena ini prosesnya sangat panjang. Ini sudah enam bulan proses ini berjalan. Jadi memang aturannya begitu, ya kita ikuti dan supaya lebih cepat sekalian,” jelasnya.
Terkait posisi pimpinan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berstatus pelaksana tugas, seperti Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinsos PPPA dan BKAD, Bagus menyebut Pemkot Madiun masih menunggu proses berikutnya. Sementara untuk Plt Kepala BKPSDM kini masih diisi oleh Totok Sugiarto yang juga Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.
“Nanti menunggu. Insyaallah Senin sudah ada (Plt),” katanya.
Selain enam pejabat yang dilantik, Pemkot Madiun masih memproses pengisian empat jabatan lainnya hasil seleksi terbuka. Diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim).
Bagus mengatakan usulan untuk empat jabatan tersebut telah dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh persetujuan. Setelah itu, proses akan berlanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (arb)