MADIUN | KABARPLUS – Pemerintah Kabupaten Madiun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 menargetkan pendapatan daerah Kabupaten Madiun pada 2026 ditargetkan sebesar Rp2,05 triliun. Angka ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp414,68 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah sebesar Rp1,63 triliun.
Hal ini terungkap saat digelarnya rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Bupati terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Jumat (17/10/2025).
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,13 triliun, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah menganggarkan penerimaan pembiayaan Rp82,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp3,5 miliar, sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp79 miliar.
Dengan mekanisme ini, defisit anggaran sebesar Rp79 miliar dapat ditutup, sehingga RAPBD Kabupaten Madiun 2026 dinyatakan berimbang.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengatakan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga struktur pendapatan dan belanja sesuai aturan, meski terjadi penurunan dana transfer dari pusat sebesar Rp192,99 miliar.
“Kita menyampaikan nota keuangan tahun 2026 dengan harapan dapat dibahas bersama DPRD dan TAPD. Intinya, bagaimana kita bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Bupati Hari Wuryanto.
Ia menambahkan bahwa kebijakan anggaran tahun depan juga disusun agar tetap linier dengan program prioritas pemerintah pusat, antara lain peningkatan ketahanan pangan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Merah Putih, serta pemberdayaan koperasi desa.
Selain itu, Pemkab Madiun juga berkomitmen untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat, salah satunya melalui program pemeriksaan kesehatan gratis.
“Karena ada pengurangan dana transfer dari pusat, maka kita akan menggunakan skala prioritas. Yang penting, masyarakat tetap sejahtera dan bahagia. Kita utamakan program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, seperti peningkatan layanan kesehatan dan penurunan angka kemiskinan,” tambahnya.
Sementara itu, DPRD menekankan pentingnya penyesuaian struktur APBD agar tetap memprioritaskan program strategis daerah. Pembahasan lanjutan diharapkan mampu mengoptimalkan keterbatasan anggaran tanpa mengurangi efektivitas program pembangunan. (arb).