Pembahasan dan Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Madiun Tahun 2024 akhirnya rampung setelah DPRD Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPj Wali Kota Madiun Tahun 2024 di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, Rabu (30/4/2025).
Spread the love

MADIUN | KABARPLUS – Pembahasan dan Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Madiun Tahun 2024 akhirnya rampung setelah DPRD Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPj Wali Kota Madiun Tahun 2024 di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, Rabu (30/4/2025).

Selain sebagai wujud Implementasi dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Rekomendasi DPRD ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Kota Madiun.

Sebelumnya, DPRD telah menggelar rangkaian pembahasan baik internal maupun dengan tim LKPj Pemkot Madiun dengan hasil Rekomendasi yang disampaikan ke Wali Kota Madiun.

Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Sutardi menyampaikan Rekomendasi DPRD atas LKPj Wali Kota Madiun Tahun 2024 bahwa Penyusunan dan Pembahasan dokumen LKPj ini merupakan momen strategis bagi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi kebijakan dalam satu tahun anggaran.

“Harapannya dengan rekomendasi ini dapat memperbaiki kebijakan pada masa yang akan datang dan menjaga agar Pemerintahan di Kota Madiun tetap berjalan dalam track (arah) yang benar,”kata Sutardi

Wakil Ketua I DPRD, Istono yang memimpin jalannya rapat menjelaskan, bahwa rekomendasi ini sifatnya berupa catatan-catatan strategis dengan tujuan penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran di Pemerintahan Kota Madiun.

“Catatan strategis ini berisikan saran, masukan, maupun koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi tugas pembantuan dan tugas umum untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepannya,” kata Istono

Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi mengapresiasi atas kerja sama yang terjalin oleh legeslatif dan eksekutif sehingga dalam menentukan arah kebijakan kedepan merupakan adalah RPJMD yang sudah di tentukan bersama.

“Perjalanan RPJMD yang sudah kita evaluasi bersama antara eksekutif dengan legislatif, ada beberapa rekomendasi yang sudah diberika. Kalaupun ada kekurangan itu merupakan tanggung jawab kita bersama,” ungkap Wali Kota. (arb/rio)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *