MAGETAN | KABARPLUS – Anggota DPR RI PKS Dapil Jatim 7, Riyono Caping Aleg, meminta kepada Bulog sebagai lembaga eksekutor dalam hal pangan agar fokus dan sungguh-sungguh dalam menyerap gabah dan beras petani lokal. Sebab, penyerapan gabah dan beras dari petani menjadi kunci kestabilan harga di level petani.
Dijelaskannya, evaluasi Bulog tahun 2024 mencatat penyerapan hasil dalam negeri sebesar selama 2024 mencapai 1,26 juta ton setara beras. Angka ini terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 831 ribu ton dan beras komersial sebanyak 434 ribu ton.
“Jika 2024 saja baru mampu serap beras 1,26 juta ton. Pada 2025 diminta 3 juta ton beras. Artinya Bulog harus kerja super keras,” ungkap Riyono Caping, Minggu (28/1/2025) di Magetan.
Menurutnya, pengalaman penyerapan gabah/beras oleh Bulog masih belum meyakinkan, 2022 Bulog diminta serap gabah beras dengan harga berapapun di petani ternyata juga belum mampu dilakukan.
Sebenarnya, lanjutnya, terdapat acuan yang telah dituangkan dalam Kepala Badan Pangan Nomor 2 tahun 2025 tentang harga pokok pembelian petani (HPP) gabah dan beras bagi Bulog dengan ketentuan yang cukup jelas. Yaitu untuk Gabah Kering Panen (GKP) di petani adalah sebesar Rp6.500 per kilogram dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.
Lalu GKP di penggilingan sebesar Rp6.700 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. Harga pembelian Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp8.000 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen. harga GKG di gudang Bulog sebesar Rp8.200 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen;
Berikutnya beras di gudang Bulog sebesar Rp12.000 per kg dengan kualitas derajat sosoh minimal 100 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan butir menir maksimal 2 persen.
“Saran saya yang bulan lalu ke gudang Bulog di Ngawi, baiknya dalam penyerapan perlu PKS (Perjanjian Kerja Sama ) dengan BUMDes dan Gapoktan. Satgas Bulog belum mampu cover serapan gabah/beras ke petani,” tambah Riyono.
BUMDes yang merupakan badan usaha milik desa harus diberikan kesempatan untuk memberdayakan petani, Bulog harus memberikan kesempatan dengan sistem yang saling menguntungkan. (aln)