MADIUN | KABARPLUS – Rp1,074 triliun. Itulah besaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 yang disetujui 8 fraksi DPRD Kota Madiun untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) secara definitif.
Pengambilan keputusan ini berlangsung saat digelarnya Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 memiliki total belanja mencapai Rp1,074 triliun. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp1,074 triliun. Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp135 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nilai yang sama, yakni Rp135 miliar.
Untuk Pendapatan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp939,05 miliar dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun sebesar Rp306,88 miliar dan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp632,17 miliar. Proyeksi belanja daerah Kota Madiun tahun 2027 direncanakan sebesar Rp1,074 triliun dengan komposisi Rp943,78 miliar dialokasikan untuk Belanja Operasi, Rp124,37 miliar untuk Belanja Modal, dan Rp5,91 miliar untuk Belanja Tidak Terduga.
“Kami memahami bahwa penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dilaksanakan dalam konteks penyesuaian kebijakan fiskal nasional, termasuk penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, yang tentu berdampak pada rasionalisasi sejumlah program dan kegiatan di daerah. Maka dari itu, kami memandang bahwa Pemerintah Kota Madiun wajib dan perlu menunjukkan secara nyata komitmen yang kuat dalam menjaga kesinambungan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas,” ujar Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, Kamis (12/11/2026).
Armaya mengatakan, efisiensi anggaran telah dilakukan sejak 2022. Menurutnya, efisiensi tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan jumlah anggaran, melainkan bagaimana anggaran yang tersedia dapat lebih tepat sasaran.
“Efisiensi itu berarti bukan mengurangi anggaran, tetapi bagaimana anggaran ini bisa langsung menyasar ke masyarakat,” ujarnya.
Armaya menjelaskan, hasil pembahasan bersama komisi-komisi DPRD mengarah pada penguatan intervensi program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk prioritas pembangunan 2027, Pemkot Madiun mengarahkan sejumlah program pada kawasan stadion dan wilayah kelurahan. Selain itu, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD juga disiapkan melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menilai postur APBD 2027 telah disusun secara proporsional melalui proses pembahasan yang panjang antara legislatif dan eksekutif. Ia menyebut berbagai masukan dan rekomendasi fraksi menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.
“Menurut penilaian kami di TAPD sebenarnya sudah proporsional. Ada saran dan pendapat dari teman-teman fraksi yang harus ditindaklanjuti. Ini demi kemaslahatan kita bersama dalam mengelola APBD,” ungkapnya.
Bagus menambahkan, pembahasan anggaran dilakukan melalui komunikasi intensif antara DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, tidak ada pengurangan program yang diajukan eksekutif. Bahkan, sejumlah kegiatan yang dinilai perlu mendapatkan tambahan anggaran juga dibahas bersama.
Terkait program Zero Waste 2027, Bagus mengatakan pemerintah akan mengevaluasi perkembangan pelaksanaannya. Pemkot berencana meminta laporan progres pada akhir Desember 2026 sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah berikutnya.
“Kalau memang nanti progresnya bagus, kenapa tidak kita tambahkan,” katanya. (arb)