SURABAYA | KABARPLUS – Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, memilih pendekatan kultural spiritual dalam berbagai dialog dengan masyarakat dari budaya yang berbeda demi mewujudkan suasana yang kondusif jelang Pemilu 2024.
Hal ini dikatakan Khofifah saat menghadiri Acara Cangkrukan yang digelar Menko Polhukam Gerakan Indonesia Tertib di Provinsi Jatim dengan tema Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju di Hotel Westin Pakuwon, Surabaya, Selasa (28/2/2023).
Khofifah menegaskan bahwa seluruh sektor yang ada di Jawa Timur harus terpayungi dalam tujuan yang sama, yakni membangun kemitraan yang harmonis. Namun, tidak hanya secara struktural pemerintahan, Khofifah menegaskan bahwa pemerintah perlu menangkap ide dari masyarakat dengan berbagai latar belakang daerah maupun kesukuan yang ada di Jatim.
“Harmonious partnership tidak hanya dengan pendekatan struktural tapi kita harus menangkap ide-ide dari kultur Mataraman, ide-ide dan kearifan lokal dari suku Tengger, ide-ide dan kearifan lokal dari dari suku Samin, ide-ide dan kearifan lokal dari Osing, ide-ide dan kearifan lokal dari seluruh jaringan madura baik yang ada di pulau madura maupun yang ada di tapal kuda. Ide-ide dan seluruh kearifan dari daerah pantura,” tuturnya.
Secara spiritual gubernur menyampaikan pentingnya pelibatan seluruh tokoh agama yang ada untuk terus menggaungkan doa tentang kesatuan bangsa, keamanan bangsa, dan agar Indonesia menjadi tetap solid. Dengan demikian, secara psikologis para jemaah, umat, dan secara umum masyarakat akan tergugah untuk turut serta menjaga ketertiban pada Pemilu 2024.
Artinya, peran dari tokoh agama secara substantif itu sudah dilibatkan dalam proses untuk tertib di dalam politik, tertib di dalam kehidupan sosial, tertib di dalam keamanan, dan tertib di sektor mana pun. Kalau pun ini bisa dilakukan secara lebih masif.
Melalui dua pendekatan itu, ia berharap di kemudian hari muncul sanksi sosial yang terbangun dengan sendirinya, sehingga sikap anomali seperti penyebaran hoaks, paham radikalisme, juga polarisasi politik yang terjadi pada pemilu yang hendak memecah-belah persatuan dan kesatuan akan terkontrol dengan sendirinya. Dengan demikian terjadi penguatan penjagaan ketertiban Pemilu 2024. (kmfjtm/dey)