MADIUN | KABARPLUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan Pemerintah Kota Madiun. Dukungan ini diberikan agar program yang dijalankan benar-benar berpihak kepada masyarakat di tengah tantangan ekonomi global dan efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, usai memimpin Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-108 Kota Madiun di Gedung Paripurna, Sabtu (20/6/2026). Menurutnya, komunikasi antara DPRD dan Pemkot Madiun telah berjalan baik, terutama terkait penyesuaian program di tengah kondisi ekonomi saat ini.
“Pemerintah Kota Madiun memiliki banyak pekerjaan rumah, ditambah adanya kondisi force majeure sebelumnya dan situasi global seperti sekarang. Karena itu, kami memberi ruang agar pemerintah lebih fokus menjalankan program-program yang sudah direncanakan,” ujar Armaya.
Selain menyoroti kondisi ekonomi, DPRD juga memberikan catatan terhadap penyusunan anggaran daerah. Armaya menilai program yang tidak mendesak perlu dievaluasi agar alokasi anggaran dapat diprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Program yang tidak terlalu penting bisa kita pangkas dan dialihkan ke program prioritas. Ke depan, kita harus fokus pada penanganan kemiskinan, pengangguran, stunting, dan persoalan lain yang menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Menurut Armaya, Pemkot Madiun memiliki ruang yang cukup untuk mengoptimalkan program-program prioritas tersebut asalkan anggaran digunakan secara tepat sasaran, mengingat kemampuan anggaran daerah saat ini mencapai sekitar Rp1,1 triliun.
Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengaku membuka ruang bagi DPRD untuk memberikan masukan terhadap berbagai strategi pembangunan yang disiapkan pemerintah. Langkah ini dilakukan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Seluruh program pemerintah akan diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bahkan, rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Madiun tahun ini juga difokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak nyata bagi warga,” ujar Plt Wali Kota Madiun.
Terkait persoalan kemiskinan dan pengangguran, Bagus mengakui kedua sektor tersebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, meski secara statistik mengalami penurunan setiap tahun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, pemerintah tidak ingin hanya berpatokan pada angka statistik. Saat ini Pemkot Madiun tengah menyiapkan pendataan secara rinci hingga tingkat rumah tangga agar intervensi program lebih tepat sasaran.
“Kami ingin program pemerintah benar-benar menyentuh setiap individu yang membutuhkan. Karena itu, akan dilakukan pendataan secara detail dengan melibatkan kelurahan, RT, hingga sekitar 2.600 tim Dasawisma,” pungkasnya. (Arb)